Parpol Cenderung Membangkang, Rata-Rata Tunggu Digugat
Dari Hasil Workshop dan Training Akuntabilitas JPIP – USAID di Banda Aceh
(Dari kanan) Ketua Bawaslu Muhammad, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Judhariksawan, Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Abdulhamid Dipopramono dan Komisioner KPU Ferry Kurniawan mengikuti launching Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Informasi Pemilu di Kantor KIP, Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat, Selasa (18/3)
Belajar Dari Ketidak Jujuran Partai politik : Rakyat Masih tetap menjadi Obyek
(Pegalaman Uji Akses Keterbukaan Informasi Dana Partai Politik di Aceh)
“Apa maksud kalian memaksa kami membuka dana partai kepada publik! Apa urusan kalian?“ bentak pemuda itu sambi memukul kursi. Dua aktivis Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) yang menjadi sasaran kemarahan itu, hanya bisa terdiam. “Jangankan kalian, Komisi Informasi Aceh pun bisa kami tutup!” lanjut lelaki tadi.
Melihat situasi yang sudah tidak nyaman, dua aktivis MaTA tetap bersikap tenang. Sesekali keduanya mencoba menyampaikan argumen hukum tentang kewajiban transparansi bagi partai politik dan lembaga hukum di negeri ini. Namun bukannya menerima, lelaki tadi malah kian emosi.
“ Pokoknya dengar ya, sampai kapanpun kami tidak akan mau membuka dana partai kami kepada kalian,” tegasnya. (lebih…)
SIAPA TIPU SIAPA DI PILEG 2014 ?
MENYOAL KETERBUKAAN INFORMASI CALEG & PARPOL DALAM PILEG 2014 DI PAPUA
ATAP Papua, (13/3/2014) Siapa tipu siapa ? mungkin itu bahasa yang tepat terhadap Caleg dan Parpol yang sedang mempersiapkan diri memasuki PILEG 9 April 2014 besok. Hari ini disudut jalan maupun dimedia baik elektronik maupun media Massa, semua caleg dan parpol berlomba menyatakan komitmen mereka untuk rakyat. Tapi aneh bin ajaib ternyata dibalik semua itu…… mereka seperti tidak sadar bahwa mereka telah melakukan pembohongan public terhadap apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka putuskan dalam bentuk regulasi dan aturan untuk diri mereka sendiri. Kata yang paling tepat untuk mereka adalah “ MUNAFIK ”.
Mengapa bisa begitu, mari masuk pada konteksnya. (lebih…)
KIPRa Papua buka Lowongan Kerja-
ATAP Papua (07/03/2014)
YAYASAN KIPRa PAPUA MEMBUTUHKAN FASILITATOR DISTRIK UNTUK DI TEMPATKAN DI KABUPATEN MIMIKA, DAN KABUPATEN JAYAWIJAYA.
PADA PROGRAM PENGUTAN KAPASITAS LEMBAGA ADAT & AGAMA UNTUK MELAKUKAN ADVOKASI PEMENUHAN HAK KESEHATAN DASAR Dan PENDIDIKAN MASYARAKAT DI PAPUA.
PESYARATAN :
1. SURAT LAMARAN KERJA ( ditujukan kepada PIMPINAN Yayasan KIPRa PAPUA )
2. CURICULUM VITAE ( CV )
3. Foto copy Pengalaman kerja ( jika ada )
Surat Lamaran Dikirim Ke :
KANTOR KIPRa (lebih…)
PELANTIKAN KOMISI INFORMASI PAPUA TERKENDALA DANA
4 orang Komisioner KI Papua bersama Ketua KI Pusat. (Insert : Kabid Telkominfo DPTIK Papua)
ATAP Papua, Selasa (03/05/2014) bertempat di Gedung DPTIK Provinsi Papua, Kelima Komisioner KI Papua Terpilih mempertanyakan Nasib mereka. Kelima Komisioner KI Papua ini akhirnya diterima oleh Kabid Telekomunikasi dan Informatika DPTIK Papua Ibu Dra. Hj Nurlina, MM karena Kepala DPTIK beralasan sedang mengikuti Rapat sehingga tidak dapat bertemu dan mewakilkannya kepada Kabidnya. (lebih…)
Akil Mochtar Pernah Menjadi Konsultan ‘Gelap’ Pejabat Papua Ketika di MK
ATAP Papua, – Ketika masih menjadi hakim konstitusi, Akil Mochtar ketahuan sempat menjadi “konsultan bayaran”. Meskipun konsultasi dilakukan melalui telepon, Akil meminta bayaran dengan tarif cukup tinggi, yakni Rp 50 juta per konsultasi.
Ceritanya, pada 2010, Wakil Gubernur Papua Alex Hesegem beberapa kali menelepon Akil untuk berkonsultasi soal sengketa pilkada Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Boven Digoel. Alex juga meminta Akil supaya bisa mempercepat keluarnya putusan.
Tak ada makan siang gratis, Alex diminta mengirim Rp 25 juta ke rekening Akil, dua kali, pada 14 September 2010. (lebih…)
Aliansi Transparansi Anggaran untuk Papua 